LAPORAN TATA KELOLA 2020

   Jun 16, 2021

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR KARTASURA SARIBUMI

TAHUN 2020

 

  1. PENDAHULUAN

Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dibutuhkan Bank dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk menghadapi semakin kompleknya risiko yang dihadapi BPR.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan penerapan Tata Kelola BPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR Saribumi sebagai lembaga kepercayaan yang bergerak di bidang keuangan, selalu berupaya memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan terus mempertahankan keunggulan dalam menghadapi persaingan. Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan menjadi budaya kerja dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPR Saribumi selalu berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

  1. Keterbukaan (transparancy)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan Informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Tranparansi diperlukan agar BPR Saribumi menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

  1. Akuntabilitas (accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR Saribumi sehingga pengeloaannya berjalan efektif. Untuk itu BPR Saribumi harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lain.

  1. Pertanggungjawaban (responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPR Saribumi dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Pertanggung jawaban mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal BPR.

  1. Independen (Independency)

Yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dan dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungannya dengan asas independensi (independency), BPR Saribumi harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

  1. Kewajaran (fairness)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya.

 

BPR wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola dan laporan hasil penilaian sendiri (self Assessment) atas penerapan laporan Tata Kelola Setiap tahun. Penerapan Tata Kelola, paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk :

  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  4. Penanganan benturan kepentingan;
  5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  7. Batas maksimum pemberian kredit;
  8. Rencana Bisnis BPR;
  9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

 

  1. RUANG LINGKUP TATA KELOLA
  1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar serta secara kolektif juga berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.

  1. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi
Nama  Jabatan Berlaku Efektif Berakhir
Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Persetujuan RUPS
Joko Hartanto Direktur Utama OJK nomor Kep 73/KO.0301/2019 tanggal 09 Agustus 2019  RUPS nomor 45 tanggal 30-08-2019 31 Agustus 2023
Kuwat Arif Mulyanto Direktur Pemasaran OJK nomor S-934/KO.0301/2020 tanggal 11-12-2020  RUPS nomor 12 tanggal 12-11-2020 31 Desember 2021
Nyoto Basuki Direktur YMF Kepatuhan OJK nomor S-934/KO.0301/2020 tanggal 11-12-2020  RUPS nomor 12 tanggal 12-11-2020 31 Desember 2021

Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, sesuai dengan kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di propinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.

Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Anggota Direksi dilarang :

  1. Anggota Direksi merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain
  2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga keuangan non Bank.
  3. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  4. Memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
  1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

  1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
  2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai mana diatur didalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
  3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  4. Direksi telah membentuk SKAI, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Regulator.
  5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit  dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  6. Pertanggungjawaban kinerja Direksi   disampaikan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat startegis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
  8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
  1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang keberadaannya sangat penting dalam pengelolaan perusahaan publik.

  1. Komposisi, Kriteria dan independensi Dewan Komisaris
Nama  Jabatan Berlaku Efektif Berakhir
Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Persetujuan RUPS
Edy Sukamto Komisaris Utama OJK nomor S-484/KO.0301/2019 tanggal 28-05-2019 RUPS nomor 30 tanggal 30-05-2019 30 April 2023
Khanafi Komisaris  OJK nomor S-484/KO.0301/2019 tanggal 28-05-2019 RUPS nomor 30 tanggal 30-05-2019 30 April 2023

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, sesuai dengan kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di propinsi yang sama atau di kota/kabupaten propinsi lain yang berbatasan langsung dengan kantor pusat BPR.

Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

  1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

  1. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan penerapan Tata Kelola setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  2. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala atau sewaktu waktu, serta memberikan nasihat/pengarahan kepada Direksi baik dalam bentuk rapat koordinasi dengan Direksi maupun dalam bentuk tertulis (surat)
  3. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
  4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan :
  1. Penyediaan dana kepada pihak terkait
  2. Hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  1. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
  2. Dewan Komisaris akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
  1. Efektifitas Rapat Dewan Komisaris

Dari sisi efektifitas rapat dewan komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah diselenggarakan secara berkala dan disesuiakan sesuia kebutuhan. Pada tahun 2020 telah diselenggarakan 4 (empat) kali rapat.

Pelaksanaan rapat dihadiri secara fisik oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut :

Tanggal dan Topik Rapat Kehadiran
Edy Sukamto Khanafi
17 Maret 2020 v v
- Pelaksanaan Operasional Bulan Januari 2020 dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
23 Juni 2020 v v
- Penempatan Dana Di Bank Umum dan BPR, Protokoler Kesehatan Covid -19
03 November 2020 v v
- Pencapaian Operasional Bulan Oktober 2020 dan RBB tahun 2021

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah, ada atau tidaknya disseting opinions telah dituangkan didalam rapat.

  1. Tidak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti

Surat-surat rekomendasi sebagai berikut :

  • Surat nomor 004/DEKOM/BPR/KSB/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal pengesahan penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020.
  • Surat nomor 010/DEKOM/BPR/KSB/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Persetujuan Penghapusan Kredit Macet.
  • Surat nomor 022/DEKOM/BPR/KSB/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal pengesahan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021.
  • Surat Nomor 024/DEKOM/BPR/KSB/XII.2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Persetujuan Penghapusan Kredit Macet 2020.

Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja a.l. pedoman kerja mengenai:

  1. Suku Bunga Antar Kantor Surat Keputusan Nomor 134/SK/DIR/Pst/XI.2020 tanggal 25.11.2020.
  2. Suku Bunga Reward dan Administrasi Simpanan Surat Keputusan Nomor 133/DIR/KSB/Pst/XII.2020 tanggal 01.12.2020.
  3. Pelaksanaan Undian Siraja Surat Edaran Nomor 559/DIR/Pst/VII.2020 tanggak 21.07.2020.
  4. Wewenang Memutus Kredit Surat Keputusan Nomor 041/SK/DIR/Pst/Krd/V.2020 Tanggal 10.06.2020.
  5. Kredit Modal Kerja Surat Keputusan Nomor 043/DIR/Pst/Krd/VI.2020 tanggal 10.06.2020.
  6. Kredit Investasi Surat Keputusan nomor 092/DIR/Pst/Krd/X.2020 Tanggal 14.10.2020.
  7. Kredit Multiguna Surat Keputusan Nomor 023/DIR/Pst/Krd/II.2020 tanggal 24.02.2020.
  8. Kredit Konsumtif Surat Keputusan Nomor 042/DIR/Pst/Krd/VI.2020 tanggal 11.06.2020.
  9. Komite Kredit Surat Keputusan Nomor 041A/DIR/VI.2020 tanggal 10.06.2020.
  10. Biaya Propisi, Administrasi dan Peninjauan Kredit Surat Keputusan Nomor 091/DIR/KSB/Pst/X.2020 tanggal 13.10.2020.
  11. Pedoman Kebijakan dan Penetapan Debitur yang terkena dampak Corona Virus desease 2019 (Covid-19) Surat Keputusan Nomor 028/SK/Dir/KSB/Pst/II.2020 tanggal 31.03.2020.
  12. Antisipasi Pencegahan tersebarnya Virus Covid-19 Surat Edaran Nomor 223/DIR/KSB/Pst/III.2020 tanggal 17.03.2020.
  13. Penjarangan Kerja guna pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Surat Edaran Nomor 234/Dir/KSB/Pst/III.2020 tanggal 23.03.2020.
  14. Pedoman Penetapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Surat Keputusan Nomor 029/SK/DIR/KSB/PST/III.2020 tanggal 30.03.2020.
  15. Dewan Pertimbangan Jabatan Surat Keputusan Nomor 040/KPTS/DIR/KSB/V.2020 tanggal 19.05.2020.
  16. Strukture Organisasi Surat Keputusan nomor 057A/KPTS/DIR/KSB/VIII.2020 tanggal 03.08.2020.
  17. Peraturan Perusahaan Surat Keputusan Nomor 140/KPTS/DIR/KSB/XII.2020 tanggal 01.12.2020.
  18. Penyesuaian Program Pintech Surat Edaran Nomor 086/Dir/Pst/I.2020 tanggal 31.01.2020.
  19. Prosedur permintaan Ideb SLIK Surat Edaran nomor 155/Dir/Pst/II.2020 tanggal 21.02.2020.
  20. User SPV SLIK Cabang untuk proses approve Permintaan Ideb Surat Edaran Nomor 955/Dir/Pst/I.2020 tanggal 17.12.2020.
  21. Penghapus Bukuan Kredit Kolektibilitas Macet Surat Keputusan nomor 045A/SK/DIR/VI.2020 tanggal 26.06.2020.
  22. Penghapus Bukuan Kredit Kolektibilitas Macet Surat Keputusan nomor 143/SK/DIR/XII.2020 tanggal 23.12.2020.
  23. Penghapus Bukuan Barang Inventaris Surat Keputusan nomor 047/KPTS/DIR/KSB/VI.2020 tanggal 26.06.2020.
  24. Penghapus Bukuan Barang Inventaris Surat Keputusan nomor 144/KPTS/DIR/KSB/XII.2020 tanggal 23.12.2020.
  25. Penunjukan Penanggung Jawab dan petugas yang menangani Hak Tanggungan Elektronik Surat Keputusan Nomor 019/KPTS/DIR/KSB/II.2020 tanggal 10.02.2020.
  1. Pelaksanaan dan Penerapan Tugas atau Fungsi Komite

Sesuai dengan Ketentuan OJK modal inti di bawah Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka BPR tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite pemantau risiko dan komite Remunerasi dan Dominasi, akan tetapi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.

 

  1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
  1. Transparansi Hubungan Keuangan, Kepengurusan, Keluarga dan Kepemilikan Saham
  1. Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.
Nama  Hubungan Keluarga dengan  Hubungan Keuangan dengan 
Dekom Direksi Pemegang Saham Dekom Direksi Pemegang Saham
Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk
JOKO HARTANTO   X   X   X   X   X   X
KUWAT ARIF MULYANTO   X   X   X   X   X   X
NYOTO BASUKI   X   X   X   X   X   X

 

 

  1. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Direksi
Nama Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain
Sebagai Dewan Komisaris Sebagai Anggota Direksi Sebagai Pemegang Saham
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
JOKO HARTANTO - X - X - X
KUWAT ARIF MULYANTO - X - X - X
NYOTO BASUKI - X - X - X
  1. Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi serta pemegang saham.
Nama  Hubungan Keluarga dengan  Hubungan Keuangan dengan 
Dekom Direksi Pemegang Saham Dekom Direksi Pemegang Saham
Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk Ya  Tdk
EDY SUKAMTO   X   X   X   X   X   X
KHANAFI   X   X   X   X   X   X
  1. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris
Nama Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain
Sebagai Dewan Komisaris Sebagai Anggota Direksi Sebagai Pemegang Saham
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
EDY SUKAMTO - X - X - X
KHANAFI - X - X - X
  1. Remunerasi dan Fasilitas Lain

Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan probadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya selain yang ditetapkan didalam RUPS.

 

 

  1. Paket Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020
Jenis renemurasi dan fasilitas lain Jumlah Diterima dalam 1 tahun
Dewan Komisaris Direksi
Orang  Juta (Rp) Orang  Juta (Rp)
Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk Natura)             2            431,96            3           1.091,94
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan dsb)        
- Dapat Dimiliki - - - -
- tidak dapat dimiliki - - - -
  1. Paket Remunerasi yang diterima secara tunai Direksi dan Dewan Komisaris
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Jumlah Direksi (orang) Jumlah Dewan Komisaris (orang)
diatas 25 juta - -
diatas 25 juta sd 50 juta - -
diatas 50 juta sd 100 juta - -
diatas 100 juta 3 2

 Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima Remunerasi diatas 100 juta rupiah dalam 1 tahun.

  1. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan (skala perbandingan) sebagai berikut:

No Rasio Gaji Rasio Perbandingan
1 Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah 4,76 : 1
2 Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah 1,24 : 1
3 Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah 1,25 : 1
4 Rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi  1,7 : 1
5 Rasio Gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 2,42 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan pegawai dalam 1 bulan.

 

  1. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan BPR. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksukutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis BPR diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PT BPR Kartasura Saribumi sudah memiliki pedoman dan prosedur benturan kepentingan, yaitu pedoman dan prosedur yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Selama tahun 2020 transaksi yang dilakukan pada PT BPR Kartasura Saribumi tidak terdapat benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Jenis Transaksi Nilai Transaksi Keterangan
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

BPR selalu berupaya untuk tidak terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan bersama.

 

  1. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
  1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT BPR Kartasura Saribumi telah mempunyai unit kerja yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan dengan menunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dirangkap oleh Direktur Umum. Direktur YMF Kepatuhan pada Bank merupakan bagian penting dari sistem pencegahan internal oleh manajemen BPR. Direktur YMF Kepatuhan secara aktif mengambil berbagai langkah untuk mencegah manajemen BPR apabila menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakpatuhan, penyimpangan atau bahkan pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian.

Tugas dan tanggung jawab Direktur YMF Kepatuhan sebagai berikut :

  1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mencegah Direksi tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Memastikan bahwa seluruh  unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini dan sesuai dengan Job description  dan struktur organisasi Bank.
  4. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui traning yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu
  5. Memberikan Opini Kepatuhan terhadap pedoman kerja, Kredit dengan plafon tertentu
  6. Membuat Laporan Kepatuhan setiap tahun sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  7. Melakukan monitoring dan sosialisasi atas terbitnya ketentuan internal dan/atau eksternal kepada seluruh jajaran pegawai.
  1. Fungsi Audit Intern

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang menerapkan fungsi audit intern yang bersifat independent terhadap unit kerja operasional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. BPR telah menerapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban secara independent terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan hasil laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

  1. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh akuntan Publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek Tata Kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain :

  1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
  3. Penunjukan KAP tersebut sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

BPR Telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT BPR Kartasura Saribumi Tahun Buku 2020 yang telah mendapat persetujuan di dalam RUPS dengan akta nomor 22 tanggal 17 April 2020 yang dibuat oleh notaris Aryati Nurul Aini, SH.

Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan nomor STTD KAP – OJK : STTD.KAP-168/PM.2/2018 dengan nomor register AP : AP.1326.

 

  1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPR Saribumi menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. BPR telah menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko Kepada OJK pada Semester II Tahun 2017 meliputi :

  1. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko
  2. Penyusunan Ketentuan Intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko
  3. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :
    1. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.
    2. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
    3. Sistem informasi Manajemen Risiko
    4. Sistem pengendalian intern
    5. Produk dan aktivitas baru

 

Tata kelola yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :

  1. Telah adanya penunjukan Pejabat Eksekutif yang khusus menangani Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
  2. Telah adanya pedoman dan prosedur terkait Manajemen Risiko.
  3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dengan mengikutsertakan Pejabat Eksekutif untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
  4. Kebijakan Penetapan Limit

Direksi PT BPR Kartasura Saribumi telah memiliki kebijakan yang mengatur kebijakan penetapan limit antara lain :

    1. Wewenang memutus kredit
    2. BMPK yang tercantum pada Pedomana Kebijakan Perkreditan Bank.
    3. Wewenang limit transaksi dalam Core Banking System untuk tiap user.

Semester II tahun 2020 BPR Saribumi telah menerapkan 6 Risiko yaitu :

  1. Risiko Kredit
  2. Risiko Operasional
  3. Risiko Kepatuhan
  4. Risiko Likuiditas
  5. Risiko Reputasi dan:
  6. Risiko Stratejik

 

  1. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Penyediaan Dana kepada pihak terkait dan kepada debitur inti dan grup posisi bulan Desember 2020.

No  Penyediaan Dana Jumlah 
Debitur  Nominal (Rp)
1 Kepada Pihak Terkait                     18             972.980
2 Kepada Debitur Inti    
  -  Individu                     25       14.842.296
  - Kelompok    

  

Selama tahun 2020 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK

BPR akan selalu berupaya untuk tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK terhadap penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan OJK.

 

  1. RENCANA BISNIS BPR

Rencana Bisnis PT BPR Kartasura Saribumi tahun 2020 yang merupakan sasaran baik kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh masing-masing fungsi dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 Tahun) ke depan. Target kuantitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam kebijakan strategis, sementara target kualitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam besaran angka, baik berupa proyeksi keuangan maupun rasio-rasio keuangannya.

  1. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis
  1. Rencana dan langkah-langkah Strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
  1. Pelayanan Prima, pengembangan Jaringan (pembukaan Kantor Kas) dan Teknologi (android sistem)
  2. Pemasaran Dana

Melakukan promosi dengan Undian Tabungan dan menggunakan brosur, pamflet, X-banner, kotak brosur dan spanduk.

  1. Pemasaran Kredit dengan meningkatkan portofolio kredit UMKM Meningkatkan portofolio kredit produktif untuk segmen kredit UMKM pembiayaan pada pedagang pasar, sentral-sentral industri kecil, pertanian dan atau pegawai swasta untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.
  2. Pengembangan SDM perbaikan budaya kerja, peningkatan kemampuan pengetahuan dengan pendidikan dan pelatihan, perekrutan pegawai baru dan pengembangan struktur organisasi
  3. Penekanan NPL
  4. Memperkuat Good Corporate Governance, Manajement Risiko dan internal control.
  1. Rencana dan langkah-langkah Strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
  1. Mengembangkan jaringan operasional untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  2. Meningkatkan, mengembangkan dan mempertahankan berbagai bentuk kerja sama yang telah terjalin dengan baik dengan lembaga lain sehingga meningkatkan expansi kredit Konsumtif (kredit PNS, Pegawai Swasta dan Pensiunan).
  3. Meningkatkan portofolio kredit produktif untuk segmen kredit UMKM pembiayaan pada pedagang pasar, sentral-sentral industri kecil, pertanian, untuk meningkatkan ekspansi kredit.
  4. Penekanan NPL
  1. Melakukan pembinaan dan penagihan secara aktif kepada debitur yang masuk kategori NPL.
  2. Melakukan restrukturisasi kredit (penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring)
  3. Melakukan penghapusan buku kepada debitur yang masuk kategori macet yang tidak bisa ditagih lagi dan sudah dibentuk PPAP 100 %.
  1. Kebijakan penerapan dan evaluasi dalam hal pemerataan resiko atas ATMR guna meningkatkan rasia CAR BPR.
  2. Monitoring kondisi pasar (pesaing) dan kebijakan Pemerintah dan melakukan analisa SWOT untuk menetukan kebijakan harga bunga dan suku bunga sehingga dapat bersaing.
  3. Melakukan promosi dengan pemasaran yang terus menerus berkesinanbungan secara langsung kepada calon debitur dan debitur baik melalui media elektronik (Media Radio), Brosur, X- Banner, Spanduk.

 

  1. Strategi Bisnis dan Kebijakan
  1. Visi dan Misi BPR

V i s i

“Menjadi bank kebanggaan masyarakat yang unggul, terpercaya dan terkemuka dalam pelayanan serta kinerja dengan orientasi Bank sehat’.

M i s i  :

  1. Memberikan pelayanan yang prima dan memberikan nilai tambah pada seluruh nasabah sebagai mitra;
  2. Mencitrakan kondisi lembaga perbankan yang dibanggakan untuk berkarya dan berprestasi;
  3. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

 

  1. Arah Kebijakan BPR

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan pengembangan usaha PT BPR Kartasura Saribumi Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut :

    1. Menjadikan PT BPR Kartasura Saribumi sebagai Bank kebanggaan masyarakat Jawa Tengah yang unggul dan terpercaya.
    2. Menjadikan PT BPR Kartasura Saribumi sebagai Bank yang berpredikat Sehat.

Pelayanan prima kepada stake holder dan memberikan nilai tambah kepada seluruh nasabah sabagai mitra

NO POS 2020 %
RENCANA REALISASI
1 DANA 358.305.840 345.857.806 96,53%
2 KREDIT 358.002.827 322.591.643 90,11%
3 PENDAPATAN 81.311.494 73.599.450 90,52%
4 BIAYA  67.866.163 63.799.366 94,01%
5 LABA  10.000.000 7.312.828 73,13%
6 NPL 3,16                                3,81  
  1. Pencapaian Hasil Usaha Tahun 2020

 

  • Dana dari rencana sebesar Rp358.305.840 tercapai sebesar Rp345.857.806 atau sebesar 96,53%
  • Kredit dari rencana sebesar Rp358.002.827 tercapau sebesar Rp322.591.643 atau sebesar 90,11%
  • Laba dari rencana Rp10.000.000 tercapai sebesar Rp7.312.828 atau sebesar 73,13%
  • NPL dari rencana sebesar 3,16 tercapai 3,81

 

 

  1. KEPEMILIKAN SAHAM PT BPR KARTASURA SARIBUMI

PEMEGANG SAHAM                                                                     1 = Rp1.000

NO PEMEGANG SAHAM KEPEMILIKAN SAHAM
NOMINAL  %
1 Dana Pensiun BPD Jateng          17.813.000 65,98%
2 Koperasi Yakekar BPD Jateng            3.500.000 12,96%
3 Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan (Yakekar) BPD Jateng             4.080.000 15,11%
4 Yayasan Perumahan (Yaperum) BPD Jateng            1.607.000 5,95%
  T O T A L          27.000.000 100,00%

 

  1. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan PT BPR Kartasura saribumi telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan diantaranya sebagai berikut :

    1. Laporan Tahunan
    2. Laporan keuangan Publikasi

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya.

Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT BPR Kartasura Saribumi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

    1. Memplublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder, antara lain terkait Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
    3. Memplublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
    4. Menyampaikan laporan Tahunan kepada OJK, regulator dan lembaga lainnya.

Dalam hal transparansi Tata Kelola, BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil self assesment BPR terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

 

  1. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah  internal  fraud  yang  telah  ditindaklanjuti  melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun jumlah kasus yang dilakukan oleh :  
Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap  
Tahun Sebelumnya Tahun Laporan Tahun Sebelumnya Tahun Laporan Tahun Sebelumnya Tahun Laporan Tahun Sebelumnya Tahun Laporan  
Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil 1 Nihil Nihil Nihil  
Telah Diselesaikan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil  
Dalam Proses penyelesaian Internal Bank Nihil Nihil Nihil Nihil 1 Nihil Nihil Nihil  
belum diupayakan penyelesaiannya Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil  
tidak ditindaklajuti melalui proses hukum Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil  

Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dengan adanya SKAI dan Pejabat Eksekuti Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

 

 

  1. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap) - -
Dalam Proses penyelesaian - -
Total - -

Di tahun 2020 PT BPR Kartasura Saribumi tidak ada permasalahan hukum baik itu perdata maupun Pidana.

 

  1. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial  yang dilakukan oleh BPR Saribumi merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawan perusaaj kpada lingkungan sosial

Penyaluran Dana Sosial adalah sebesar Rp 155.638.650,00 dengan perincian sebagai berikut:

NO JENIS KEGIATAN NOMINAL
1 Paket Sembako Covid - 19           48.428.900,00
2 Bingkisan Hari Raya             4.970.150,00
3 Sumbangan Portal RW                 500.000,00
4 15 Ekor kambing Qurban           44.300.000,00
5 Dana Sosial Karyawan           10.000.000,00
6 Tabungan Simpel             7.800.000,00
7 Rapid Antigen Karyawan           27.554.600,00
8 Swab Karyawan             9.550.000,00
9 JSH                 450.000,00
10 Isoman Cabang Lasem             2.085.000,00
  Jumlah         155.638.650,00

 

  1. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SELF ASSESMENT ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan kesimpulan self assesmen pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Kartasura Saribumi periode tahun 2020 dapat disampaikan bahwa nilai komposit GCG sebesar 1,42 dengan peringkat sangat baik.

 

 

  1. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (businnes process) PT BPR Kartasura Saribumi selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-date terhadap Laporan ini.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

 

Nama BPR       : PT BPR Kartasura Saribumi

Posisi               : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit

Peringkat Komposit

1,42

Sangat Baik

Analisis

Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.