LAPORAN TATA KELOLA 2019

   May 28, 2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR KARTASURA SARIBUMI

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2019

 

Sehubungan dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT BPR Kartasura Saribumi pada tahun 2019 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan  (transparency),  akuntabilitas  (accountability), pertanggungjawaban  (responsibility),  independensi  (independency),  dan kewajaran (fairness) dengan penjelasan bahwa :

      1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 
      2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 
      3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.  
      4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 
      5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan.

 

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

  1. POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Mengacu pada Psl 75 POJK No.4/2015 dan SE OJK No. 5/2015 tentang Penerapan Tata kelola, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut:

  1. Ruang  lingkup  Tata  Kelola  adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  3. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
  4. Penanganan benturan kepentingan;
  5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
  6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  7. Batas maksimum pemberian kredit;
  8. Rencana bisnis BPR;
  9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (self assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.

  1. Kepemilikan saham  anggota  Direksi  serta  hubungan  keuangan  dan/atau hubungan keluarga  anggota  Direksi  dengan  anggota  Dewan  Komisaris, anggota  Direksi  lain  dan/atau  pemegang  saham  BPR
  2. Kepemilikan  saham  anggota  Dewan  Komisaris  serta  hubungan  keuangan dan/atau  hubungan  keluarga  anggota  Dewan  Komisaris dengan  anggota Dewan  Komisaris  lain,  anggota  Direksi  dan/atau pemegang saham  BPR.
  3. Paket/kebijakan  remunerasi  dan  fasilitas  lain  bagi  Direksi  dan  Dewan
  4. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
  5. Frekuensi  rapat  Dewan  Komisaris.
  6. Jumlah  penyimpangan  intern  yang  terjadi  dan  upaya  penyelesaian  oleh BPR;
  7. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
  8. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
  9. Pemberian  dana  untuk  kegiatan  sosial  dan  kegiatan  politik,  baik  nominal maupun penerima dana.

 

  1. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN
  1. Ruang  lingkup  Tata  Kelola
  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :
    1. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :
  • Jumlah anggota Direksi 3 orang :
  1. Slamet Supomo, SH sebagai Direktur Utama Periode 01 Januari 2019 sd 30 Agustus 2019.
  2. Joko Hartanto, SE sebagai Direktur Utama Periode 01 September 2019 sd 31 Desember 2019.
  3. Drs. Kuwat Arif Mulyanto sebagai Direktur Pemasaran.
  4. Drs. Nyoto Basuki sebagai Direktur YMF Kepatuhan

Masing-masing diangkat sesuai dengan surat persetujuan.

  1. Slamet Supomo, SH persetujuan dari OJK nomor S-252/KO.42/2015 tanggal 15-12-2015 dan RUPS nomor 4 tanggal 04-12-2015.
  2. Joko Hartanto, SE persetujuan dari OJK nomor Kep 73/KO.0301/2019 tanggal 09 Agustus 2019 dan RUPS nomor 45 tanggal 30-08-2019.
  3. Drs. Kuwat Arif Mulyanto persetujuan dari OJK nomor S-199/KO.032/2017 tanggal 17-02-2017 dan RUPS nomor 3 tanggal 03-02-2017.
  4. Drs. Nyoto Basuki persetujuan dari OJK nomor S-113/KO.03011/2017 tanggal 25-08-2017 dan RUPS nomor 6 tanggal 09-11-2017.
  1. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;

Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana surat rekomendasi berikut :

  • Surat nomor 013/DEKOM/BPR/KSB/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal usulan PH Kredit Macet.
  • Surat No 016/DEKOM/BPR.KSB/XII.2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.
  1. Pelaksanaan Operasional

Direksi telah melaksanakan/merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, secara umum dapat mencapai target target pencapaian laba tercapai 69,51%. Target penurunan tercapai sebesar NPL 4,38%.  Biaya efisien tercermin dari rasio BOPO 81,93%.

  1. BMPK

Tidak terdapat pelanggaran BMPK

  1. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajamen Risiko

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan manajemen Risiko sesuai ketentuan, ketentuan mengenai kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan telah dilaksanakan. Hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit 1,22 (Sangat Baik).

  1. Audit Intern

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang menerapkan fungsi audit intern yang bersifat independent terhadap unit kerja operasional yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Bank telah menerapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban secara independent terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan hasil laporan audit kepada Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

  1. Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang tranparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat bahwa laporan keuangan Posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT BPR Kartasura Saribumi Tahun Buku 2019 yang telah mendapat persetujuan di dalam RUPS dengan akta nomor 30 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh notaris Aryati Nurul Aini, SH.

Kantor Akuntan Publik Sarastanto dan rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan nomor STTD KAP – OJK : STTD.KAP-168/PM.2/2018 dengan nomor register AP : AP.1326.

  1. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis PT BPR Kartasura Saribumi tahun 2019 yang merupakan sasaran baik kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh masing-masing fungsi dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 Tahun) ke depan. Target kuantitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam kebijakan strategis, sementara target kualitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam besaran angka, baik berupa proyeksi keuangan maupun rasio-rasio keuangannya.

Dalam pencapian target Rencana Bisnis Bank tahuu 2019 masih terdapat deviasi. Bank telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima.

 

  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :
  1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :
  1. Edy Sukamto, SE sebagai Komisaris Utama
  2. Khanafi, SH sebagai Komisaris

Masing-masing telah mendapat persetujuan OJK dengan surat Nomor S-484/KO.0301/2019 tanggal 28-05-2019 dan RUPS Nomor 30 tanggal 17-05-2019

  1. Tidak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti

Surat-surat rekomendasi sebagai berikut :

  • Surat nomor 013/DEKOM/BPR/KSB/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal usulan PH Kredit Macet.
  • Surat No 016/DEKOM/BPR.KSB/XII.2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.
  1. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

  1. Kehadiran di kantor BPR minimal seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Jumat
  2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun. Rapat telah diselenggarakan sebanyak (4 kali), rincian pada butir Risalah rapat II.(f) No1 tgl 12 Februari 2019 s.d. No 4 tanggal 03 September 2019.
  3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (OTS) dan tidak langsung (memeriksa berkas-berkas)
  4. Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja a.l. pedoman kerja mengenai:
  1. Suku Bunga Antar Kantor Nomor 104/SK/DIR/PST/XI.2019 tanggal 27.11.2019.
  2. Suku Bunga Reward dan Administrasi Simpanan Nomor 076/DIR/KSB/Pst/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
  3. Suku Bunga Reward dan Administrasi Nomor 105/ DIR/KSB/Pst/XI.2019 Tanggal 01.12.2019
  4. Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Deposito Nomor 110/Pst/ /XII.2019 tanggal 31.12.2019.
  5. SOP Tabungan Siraja Surat Edaran Nomor 355/DIR/Pst/KSB/IV.2019 Tanggal 26.04.2019
  6. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Surat Edaran Nomor 505/DIR/ KSB/PST/IV.2019 tanggal 13.06.2019.
  7. Kredit Konsumtif Nomor 014/DIR/Pst/Krd/III.2019 tanggal 29.03.2019.
  8. Kredit Konsumtif Nomor 072/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
  9. Kredit Modal Kerja Nomor 070/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
  10. Kredit Investasi Nomor 071/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
  11. Kredit Cermat Nomor 074/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
  12. Kredit Cash Collateral Nomor 079/DIR/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 26.09.2019.
  13. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) Nomor 103B/DIR/Pst/XI.2019 tanggal 26.11.2019
  14. Suku Bunga Kredit Nomor 075/Dir/Pst/Krd/IX.2019 tanggal 16.09.2019.
  15. Perubahan Nomor Perjanjian Kredit Surat Edaran Nomor 001/DIR/Pst/Ksb/I.2019 tanggal 02.01.2019
  16. Pemasaran Kredit surat Edaran Nomor 764/Dir/Pst/Ksb/IX.2019 tanggal 03.09.2019.
  17. Cash Ratio Cabang Surat Edaran nomor 1123A/DIR/KSB/Pst/XI.2019 tanggal 25.11.2019.
  18. Strukture Organisasi nomor 059/KPTS/DIR/KSB/VII.2019 tanggal 19.07.2019
  19. Perubahan User ID SLIK Surat Edaran Nomor 481/DIR/Pst/V.2019 tanggal 27.05.2019
  20. Teknologi Informasi Back Up Data Base Pintech Server Cabang Surat Edaran Nomor 702/Dir/Pst/VIII.2019 tanggal 15.08.2019
  21. Labul Apollo OJK Surat Edaran nomor 818/Dir/Pst/IX.2019 tanggal 13.09.2019
  22. Penghapus Bukuan Kredit Kolektibilitas Macet nomor 081/KPTS/DIR/KSB/X.2019 tanggal 04.10.2019.
  23. Pedoman Retensi Arsip dan Tata Cara Pemusnahan Arsip nomor 078/DIR/PST/IX.2019 tanggal 30.09.2019.
  24. Penerapan POJK 33/POJK.03/2017 Surat Edaran nomor 361/SE/DIR/Ksb/IV.2019 tanggal 30.04.2019.
  25. Pedoman Cash Pick Up Service PT BPR Kartasura Saribumi Nomor 007/ DIR/PST/I.2019 tanggal 25.01.2019.
  26. Penunjukan Penanggung Jawab Fungsi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Nomor 109/DIR/PST/XII.2019 tanggal 31.12.2019.
  27. Tim Identifikasi PT BPR Kartasura Saribumi nomor 065/DIR/PST/VIII.2013 tanggal 16.08.2019.
  28. Penetapan Besarnya Uang Makan nomor 069/KPTS/DIR/KSB/IX.2019 tanggal 02.09.2019.
  29. Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Surat Edaran Nomor 354/DIR/PST/KSB/IV.2019 tanggak 26.04.2019.
  1. Mengawasi dan mengevaluasi Kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dokumen-dokumen kegiatan tersebut antara lain Memo kepada Direksi:
  • Surat nomor 013/DEKOM/BPR/KSB/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal usulan PH Kredit Macet.
  • Surat No 016/DEKOM/BPR.KSB/XII.2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020.No 006/DEKOM/BPR/KSB/XII.2018 tanggal 11 Desember 2018

 

  1. Kepemilikan saham  anggota  Direksi  serta  hubungan  keuangan  dan/atau hubungan  keluarga  anggota  Direksi  dengan  anggota  Dewan  Komisaris, anggota  Direksi  lain  dan/atau  pemegang  saham  BPR.

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

PENGURUS

JABATAN

NAMA

Komisaris Utama

Edi Sukamto, SE

Komisaris

Khanafi, SH

Direktur Utama

Slamet Supomo, SH

(Periode 01 Januari 2019 sd 30 Agustus 2019)

Direktur Utama

Joko Hartanto, SE

(Periode 01 September 2019 sd 31 Desember2019)

Direktur Pemasaran

Drs. Kuwat Arif Mulyanto

Direktur YMF Kepatuhan

Drs. Nyoto Basuki

 

PEMEGANG SAHAM                                                                             1 = Rp1.000

PEMEGANG SAHAM

KEPEMILIKAN SAHAM

 

Nominal

%

  1. DANA PENSIUN BPD JATENG

17.813.000

65,97 %

  1. KOPERASI YAKEKAR BPD JATENG  

3.500.000

12,96 %

  1. YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DAN PENSIUNAN (YAKEKAR) BPD JATENG

3.280.000

12,16 %

  1. YAYASAN PERUMAHAN (YAPERUM) BPD JATENG

1.607.000

5,95 %

  1. YAYASAN PENDIDIKAN (YAPENDIK) BPD JATENG

800.000

2,96 %

TOTAL

27.000.000

100 %

Daftar Kepemilikan  Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di PT BPR Kartasura Saribumi

Direksi

Kepemlikan Saham (%)

Hubungan keluarga/keuangan

Slamet Supomo, SH/ Direktur Utama

Nihil

Nihil

Joko Hartanto, SE/ Direktur Utama

Nihil

Nihil

Kuwat Arif M/

Direktur Pemasaran

Nihil

Nihil

Nyoto Basuki/

Direktur YMF Kepatuhan

Nihil

Nihil

 

Daftar Kepemilikan  Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi

Kepemilikan Saham

Hubungan keluarga/keuangan

Slamet Supomo, SH/

Direktur Utama

Nihil

Nihil

Joko Hartanto, SE/

Direktur Utama

Nihil

Nihil

Kuwat Arif M/

Direktur Pemasaran

Nihil

Nihil

Nyoto Basuki/

Direktur YMF kepatuhan

Nihil

Nihil

 

Daftar Kepemilikan  Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi

Kepemilkan saham

Hubungan keluarga/keuangan

Slamet Supomo, SH/ Direktur Utama

Nihil

Nihil

Joko Hartanto, SE/ Direktur Utama

Nihil

Nihil

Drs. Kuwat Arif M /Direktur Pemasaran

Nihil

Nihil

Nyoto Basuki /Direktur YMF Kepatuhan

Nihil

Nihil

 

  1. Kepemilikan  saham  anggota  Dewan  Komisaris  serta  hubungan  keuangan dan/atau  hubungan  keluarga  anggota  Dewan  Komisaris  dengan  anggota Dewan  Komisaris  lain,  anggota  Direksi  dan/atau  pemegang  saham  BPR.

 

Daftar Kepemilikan  Saham Dewan Komisaris

Di PT BPR Kartasura Saribumi

Komisaris

Kepemlikan Saham

Hubungan keuangan/keluarga

Edy Sukamto/

Komisaris Utama

Nihil

Nihil

Khanafi/Komisaris

Nihil

Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Di BPR lain

Komisaris

Kepemilikan Saham

Hubungan keuangan/keluarga

Edy Sukamto/

Komisaris Utama

Nihil

Nihil

Khanafi/Komisaris

Nihil

Nihil

                                                                                                 Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Di Perusahaan lain

Komisaris

Kepemilikan Saham

Hubungan keuangan/keluarga

Edy Sukamto/

Komisaris Utama

Nihil

Nihil

Khanafi/Komisaris

Nihil

Nihil

 

  1. Paket/kebijakan  remunerasi  dan  fasilitas  lain  bagi  Direksi  dan  Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

 

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

  1. Berupa uang

   

Jenis Remunasi

DIREKSI

KOMISARIS

 

Slamet Supomo, SH

Joko Hartanto, SE

Drs Kuwat Arif M

Drs Nyoto Basuki

Edy Sukamto, SE

Khanafi, SH

 

 

 

 

 

 

 

Gaji /Honor

  195.462.400

    97.731.200

  237.361.440

  234.554.880

  175.916.160

  140.732.928

Tunjangan Kemahalan

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Tentiem

    74.105.791

    37.052.895

    88.926.949

    88.926.949

    66.695.212

    53.356.169

Kopensasi Berbasis Saham

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

Tunjangan Perumahan

       8.750.000

    15.000.000

    15.000.000

    15.000.000

                        -

                        -

Tunjangan Kesehatan

       7.000.000

                        -

       7.000.000

       7.000.000

       4.000.000

       4.000.000

jumlah Gaji Seluruhnya

  285.318.191

  149.784.095

  348.288.389

  345.481.829

  246.611.372

  198.089.097

 

 

 

 

 

 

 

  1. Berupa fasilitas lain/non uang

Jenis Remunasi

DIREKSI

KOMISARIS

Slamet Supomo, SH

Joko Hartanto, SE

Drs Kuwat Arif M

Drs Nyoto Basuki

Edy Sukamto, SE

Khanafi, SH

Perumahan

 Tidak Ada

 Tidak Ada

 Tidak Ada

 Tidak Ada

 Tidak Ada

 Tidak Ada

Tranportasi

 Mobil Dinas

 Mobil Dinas

 Tidak Ada

 Mobil Dinas

 Tidak Ada

 Tidak Ada

Asuransi Kesehatan

 BPJS

 BPJS

 BPJS

 BPJS

 BPJS

 BPJS

 

 
  1. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

1)  rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

Gaji Pegawai Tertinggi

Rp9.221.762

81.04%

Gaji Pegawai Terendah

Rp2.158.071

18.96 %

 

2)  rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

Gaji Direksi Tertinggi

Rp24.432.800

55.56 %

Gaji Direksi Terendah

Rp19.532.800

44.44 %

 

3)  rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

Gaji Komisaris Tertinggi

Rp14.659.680

55.56

Gaji Komisaris Terendah

Rp11.727.744

44.44

 

4)  rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi

Gaji Direksi Tertinggi

Rp24.432.800

62.50 %

Gaji Komisaris Tertinggi

Rp14.659.680

37.50 %

 

5)  rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

Gaji Direksi Tertinggi

Rp 24.432.800

72.60 %

Gaji Pegawai Tertinggi

Rp9.221.762

27.40 %

 

Frekuensi  rapat  Dewan  Komisaris.

  1. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun; Rapat diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun 2019
  2. Jumlah  rapat  yang  dihadiri  secara  fisik  dan/atau  melalui teknologi telekonferensi; Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 kali, sedangkan yang melalui teknologi infromasi belum pernah.
  3. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun selalu dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris
  1. Topik atau materi rapat;

No

Tanggal

Materi Rapat

1

18 Februari 2019

Pencapaian Operasional Bulan Januari 2019, Pelaksanaan pelatihan APU – PPT.

2

16 Mei  2019

Pencapaian Operasional Bulan April 2019, persiapan Halal Bihalal !440 H, serta Likuiditas Menjelang Lebaran.

3

05 Juli

Manajemen Risiko laporan Profil Risiko, Undian Siraja tahun 2019

4

03 September

Pencapaian Operasional sampai dengan Agustus 2019 terutama perkembangan Kredit

 

  1. Jumlah  penyimpangan  intern  yang  terjadi  dan  upaya  penyelesaian  oleh BPR;
    1. Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan; tidak ada kejadian fraud yang sedang diproses.
    2. Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;  tidak ada kejadian fraud yang telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).
    3. Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya;Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.
    4. Jumlah  internal  fraud  yang  telah  ditindaklanjuti  melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

 

Internal Fraud

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun

Direksi

Dewan Komisaris

Pegawai tetap

Pegawai tidak tetap

Tahun

Sebelumnya

Tahun

laporan

Tahun

Sebelumnya

Tahun

Laporan

Tahun

sebelumnya

Tahun

laporan

Tahun

sebelumnya

Tahun

Laporan

Total Fraud

Telah Diselesaikan

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

 Nihil

nihil

Nihil

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

Dalam

proses

penyelesaian di internal

BPR

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

1

Nihil

Nihil

nihil

Belum

diupayakan

penyelesaiannya

 

Telah ditindaklanjuti melalui

proses

hukum.

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

Nihil

 

  1. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata

Pidana

Telah  selesai  (telah  mempunyai

kekuatan hukum yang tetap)

Nihil

Nihil

Dalam proses penyelesaian

Nihil

Nihil

Total

NIhil

NIhil

 

  1. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)

Keterangan *)

 

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)   - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

 - menjelaskan  keterkaitan  antara  nama  dan jabatan  pihak yang  memiliki  benturan  kepentingan  dengan  nama  dan jabatan pengambil keputusan.

 

  1. Pemberian  dana  untuk  kegiatan  sosial  dan  kegiatan  politik,  baik  nominal maupun

penerima dana.

No

Jenis Kegiatan

Jumlah

1

Peduli Tsunami Sunda

     1.000.000

2

Sumbangan Mushola Asy-syukur

         500.000

3

Bingkisan Lebaran

     6.197.750

4

Kambing qurban Kantor Pusat

     6.000.000

5

Kambing qurban 13 cabang

   38.385.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (businnes process) PT BPR Kartasura Saribumi selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-date terhadap Laporan ini.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

 

Nama BPR       : PT BPR Kartasura Saribumi

Posisi               : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit

Peringkat Komposit

1,22

Sangat Baik

Analisis

Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.